Bahasa Hak Istimewa dan Krisis Legitimasi: Analisis Wacana Kritis atas Kontroversi Tunjangan Perumahan DPR 2025

  • Andi Sahtiani Jahrir Universitas Negeri Makassar, Indonesia
  • Muhammad Tahir Universitas Negeri Makassar, Indonesia
Keywords: analisis wacana kritis, delegitimasi, bahasa hak istimewa, politik selebritas, model mental publik, anggota DPR

Abstract

Kontroversi tunjangan perumahan DPR tahun 2025 memicu krisis legitimasi nasional yang tidak hanya bersumber dari substansi kebijakan, tetapi terutama dari performativitas linguistik para legislator. Studi ini menganalisis bagaimana strategi retorika—normalisasi, minimisasi, dan legitimasi digunakan dalam ujaran publik anggota DPR, serta bagaimana strategi tersebut gagal ketika bertemu dengan ekologi media dan model mental publik. Menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) Fairclough yang dipadukan dengan model sosiokognitif van Dijk, penelitian ini mengkaji lima ujaran legislator yang viral, liputan media, serta artefak digital seperti meme, potongan video, komentar warganet, dan tagar kritik. Temuan menunjukkan bahwa pilihan leksikal seperti hanya, wajar, kompensasi, dan hak berfungsi menormalkan privilese namun justru dibaca publik sebagai arogansi moral di tengah krisis ekonomi. Media arus utama dan media sosial memperkuat delegitimasi melalui reframing, viralitas klip pendek, serta produksi satir dan meme yang menggeser makna dari entitlement menjadi greed. Pada level makro, wacana ini membentuk konflik simbolik antara elite dan rakyat, menempatkan DPR sebagai aktor yang tidak peka terhadap penderitaan publik. Analisis sosiokognitif memperlihatkan bahwa reaksi publik dipengaruhi oleh skema ketidakadilan, memori skandal politik, dan afek kolektif. Studi ini menyimpulkan bahwa legitimasi politik dalam era politik yang termediatisasi sangat ditentukan oleh kesesuaian antara bahasa elite dan model mental publik; ketika keduanya tidak selaras, delegitimasi multisitus muncul dengan cepat, viral, dan masif.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abidin, C. (2025). Celebrity politicians and digital publics. Singapore: Media Studies Press.

Allen, D. (2023). Celebrity politics and democratic visibility. Journal of Political Communication, 40(2), 145–167.

Bates, T. (2023). Minimisation discourse in neoliberal governance. Critical Policy Studies, 17(3), 289–305.

Fairclough, N. (1995). Critical discourse analysis: The critical study of language. London: Longman.

Moffitt, B. (2024). Populist affect and the dynamics of digital outrage. Media, Culture & Society, 46(1), 22–41.

Peterson, M. (2024). Performing politics: How celebrity identities shape legislative communication. International Journal of Cultural Politics, 19(1), 75–98.

Rahimi, S. (2024). Multisite delegitimation in mediatized politics: A framework for analyzing institutional trust erosion. Discourse & Society, 35(2), 210–229.

Reuters. (2025). Indonesia debates housing allowances for legislators amid economic strain. Reuters News Archive.

Said, A. (2024). Legalistic justification and moral detachment in political speech. Journal of Language and Politics, 23(4), 512–533.

Schäfer, L. (2024). Normalising privilege: Linguistic strategies of political elites in contested policy debates. Discourse & Communication, 18(1), 5–28.

Tempo. (2025). Polemik tunjangan DPR dan reaksi publik. Tempo.co.

The Guardian. (2025). Indonesia's parliament faces backlash over housing allowance approval. The Guardian Asia Edition.

van Dijk, T. A. (2008). Discourse and power. New York: Palgrave Macmillan.

Zhang, H. (2024). Viral anger, algorithmic amplification, and digital political participation. New Media & Society, 26(7), 1395–1412.

Published
2025-12-07
How to Cite
Jahrir, A. S., & Tahir, M. (2025). Bahasa Hak Istimewa dan Krisis Legitimasi: Analisis Wacana Kritis atas Kontroversi Tunjangan Perumahan DPR 2025. DEIKTIS: Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, 5(4), 5353-5366. Retrieved from https://www.dmi-journals.org/deiktis/article/view/2672
Section
Articles