Mitigasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyidikan: Internalisasi Nilai Integritas dan Perlindungan Hak Konstitusional pada Proses Penggeledahan

Abstract

Penggeledahan sebagai salah satu upaya paksa dalam hukum acara pidana memiliki karakter yang sensitif karena secara langsung membatasi hak privasi, rasa aman, dan kepemilikan yang dijamin oleh konstitusi. Dalam praktiknya, diskresi penyidik dalam tindakan penggeledahan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang apabila tidak diimbangi dengan kepatuhan prosedural dan integritas yang kuat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis batasan konstitusional dan prosedural penggeledahan, mengidentifikasi titik rawan penyalahgunaan wewenang, serta merumuskan strategi internalisasi integritas sebagai upaya mitigasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, diperkuat dengan analisis hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun KUHAP telah mengatur secara limitatif prosedur penggeledahan melalui mekanisme judicial oversight, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya normalisasi penggeledahan tanpa izin serta lemahnya transparansi pengelolaan barang bukti. Oleh karena itu, mitigasi penyalahgunaan wewenang memerlukan sinergi antara penguatan pemahaman hukum acara pidana, penerapan kode etik profesi, pengawasan internal dan eksternal, serta perubahan paradigma penyidikan menuju due process of law.